RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam lectus erat consectetur eu sapien eget, rhoncus consectetur sem.
Potensi Desa Tampingan

Potensi yang ada di Desa Tampingan di antaranya adalah :
a. Sumber Daya Manusia (SDM) berpendidikan dan berwawasan
b. Potensi tenaga kerja bangunan (tukang dan pekerja) yang cukup banyak di Desa Tampingan
c. Desa Tampingan memiliki lahan untuk pengembangan ekonomi mandiri di tepi jalan raya yang sangat potensial
d. Sumber Daya Alam (SDA) berupa lahan pertanian yang prospektif
e. Tingkat kesadaran masyarakat untuk bekerjasama antar anggota masyarakat dan lembaga baik swasta maupun pemerintah cukup tinggi.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai berikut :

– Misi 1 : Membangun ekonomi masyarakat kecil, maka arah kebijakan yang dituju antara lain :

a. Pembangunan sentralisasi budidaya ikan lele
b. Memaksimalkan potensi yang ada di Desa Tampingan semaksimal mungkin untuk mengangkat perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang dijabarkan dalam misi-misi yang lain.

– Misi 2 : Membangun BUMDesa dengan membuka berbagai unit usaha, maka arah kebijakan yang dituju antara lain :
a. Pengoptimalan usaha di desa yang telah berjalan
b. Pembentukan unit-unit usaha di antaranya unit bisnis sosial, unit renting, unit unit koperasi dan simpan pinjam

– Misi 3 : Membuat yayasan sosial yang berbadan hukum, maka arah kebijakan yang dituju antara lain :
a. Membentuk kepengurusan yayasan sosial
b. Mengakomodir segala bantuan sosial baik dari dalam maupun dari luar melalui satu pintu yayasan social agar penyaluran bantuan social tepat sasaran dan dapat dikontrol oleh desa

– Misi 4 : Membangun rumah free Wi-Fi (free dalam pengadaan perangkat), maka arah kebijakan yang dituju antara lain :
a. Pengadaan perangkat Wi-Fi (pemancar, penangkap sinyal) untuk masing-masing dusun

– Misi 5 : Membangun terminal kecil untuk kendaraan truk warga Desa Tampingan, maka arah kebijakan yang dituju antara lain:
a. Pembangunan terminal untuk kendaraan truk warga Desa Tampingan di tanah kas desa

– Misi 6 : Membangun pasar rakyat untuk ekonomi menengah ke bawah, maka arah kebijakan yang dituju antara lain :
a. Pembangunan Pasar rakyat Desa Tampingan
b. Mengakomodir para pedagang/ pelaku usaha menengah ke bawah di Desa Tampingan

– Misi 7 : Pelayanan administrasi desa yang ramah, cepat dan gratis, maka arah kebijakan yang dituju antara lain :
a. Memaksimalkan staf pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan ke masyarakat secara ramah, cepat dan gratis dengan asas kebersamaan seluruh perangkat desa
b. Pengadaan sarana prasarana pelayanan untuk menunjang kelancaran proses pelayanan.

Masalah Yang Dihadapi

Masalah yang seringkali muncul adalah :

  1. Ketersediaan air bersih yang tidak stabil atau kurang lancer
  2. Penataan lingkungan yang belum memenuhi ketentuan lingkungan yang sehat untuk pemukiman
  3. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kecil melalui usaha mandiri masih rendah
  4. Program pendidikan pencerdasan masyarakat terkendala fasilitas internet yang belum terjangkau di berbagai wilayah Desa Tampingan
  5. Distribusi kebutuhan air pertanian terganggu/ tidak bagus karena saluran irigasi rusak tidak terawatt
  6. Keamanan lingkungan yang belum maksimal sehingga sering terjadi pencurian, khususnya pada kasus pencurian kendaraan bermotor
  7. Gorong-gorong yang melintas di jalan DPU Kabupaten/Provinsi tidak mampu menampung debit air hujan sehingga sering terjadi luapan air di jalan raya
  8. Fasilitas sarana dan prasarana olahraga masih membutuhkan pembenahan agar menjadi layak pakai
  9. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non KIS belum tercover.
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2015, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.
Penyusunan RPJM Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarannya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun ke depan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa. Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya. Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa. Pendapatan Desa Tampingan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melakukan desentralisasi.
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang. Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.
Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Tampingan sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Tampingan.

Arah Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Jumlah pendapatan Desa Tampingan tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.119.193.489,- belanja desa Rp.2.121.816.277,- dengan Silpa Tahun Sebelumnya (2018) adalah sebesar Rp.2.622.788,-.
Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit ataupun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu;
  2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan asli Desa Tampingan sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas desa dan hasil dari sewa aset desa. Untuk tanah kas desa yang pada umumnya berupa lahan persawahan dimana hasilnya fluktuatif seiring terjadinya perubahan musim.
Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2020-2026) diarahkan pada:

  • a. Pembentukan usaha BUMDesa dengan prinsip melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung manajemen berbasis profesionalisme SDM.
  • b. Optimalisasi pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa yang potensial.
  • c. Mengusulkan beberapa program ke Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
  • d. Menggalang dana dari pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan desa tahun 2020 yang bisa diperoleh dari sumber yang ada sebesar Rp.2.081.449.844,- (dua milyar delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan perkiraan dari :

Kondisi Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Tampingan, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.
Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2020-2026) diarahkan pada:

  • a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  • b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
  • c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
  • d. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
  • e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya pagu anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja
Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Have a Project in Mind?

Let’s Get Building!

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit.

+00 123 456 7893

divi-construction@gmail.com